Konsep Negarara Integralistik Mr. Soepomo

Oleh : Farid Pratama K

Pemikiran Soepomo tentang konsep negara integralistik atau paham negara kekeluargaan menurut banyak pihak sangat berpengaruh dalam perumusan UUD 1945. Tanggal 31 Mei 1945, di Gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 Jakarta, Soepomo berpidato di hadapan sidang umum BPUPKI. Soepomo dalam pidato yang cukup panjang itu menguraikan tiga teori yang bisa dipilih sebagai dasar dan prinsip negara yang akan dibentuk.

Pertama, ia menyebut teori perseorangan atau teori individualistik. Teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Herbert Spencer dan Laski. Menurut teori ini, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat demi menjamin hak-hak individu di dalam masyarakat. Kedua, Soepomo “menawarkan” teori pertentangan kelas atau  teori golongan sebagaimana diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin. Dalam teori ini, negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah. Ketiga, Soepomo mengajukan teori yang ia sebut sebagai teori atau konsep negara integralistik yang didasarkan pada ide Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Apa itu negera integralistik? Menurut Soepomo, integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu. Bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhya sebagai satu kesatuan yang integral.

Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada  prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran.Lagi menurutnya, pemikiran ini juga didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Bagi Soepomo, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri.

Struktur sosial Indonesia meliputi aliran pikiran dan semangat kebatinan. Struktur kerohaniannya bersifat persatuan hidup antara persatuan kawulo dan gusti. Persatuan dunia luar dan dunia batin. Persatuan mikrokosmos dan makrokosmos.  Persatuan antara rakyat dengan  pemimpinnya. Inilah yang disebut Soepomo sebagai ide atau konsep negara integralistik. Dalam susunan persatuan antara rakyat dan pemimpinnya itu, segala golongan diliputi semangat gotong- royong dan kekeluargaan. Inilah struktur sosial asli bangsa Indonesia. Hakekat republik Indonesia adalah Republik Desa yang besar dengan unsur dan wawasan yang modern.

Polemik Seputar Konsep Negara Inegralistik

Konsep negara integralistik Soepomo dalam sidang BPUPKI tidak serta-merta disambut positif oleh semua peserta. Dan bukan hanya para hadirin yang hadir pada waktu itu, tetapi juga oleh para ahli dan akademisi yang hidup sesudahnya. Di bawah ini penulis akan menguraikan sedikit seputar polemik dan perbedaan pendapat yang terjadi.

Polemik dalam Sidang BPUPKI

            Ketika hendak mengakhiri uraiannya tentang ketiga ide untuk dasar negara Indonesia, Soepomo bertanya kepada para peserta sidang: “Sekarang tuan-tuan akan Membangun Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?” Tentu saja itu hanyalah satu pertanyaan retoris semata, karena ia sudah menyiapkan jawaban dalam uraiannya selanjutnya. Soepomo mencoba meyakinkan para hadirin bahwa negara yang merupakan kesatuan masyarakat organis, yang tersusun secara integral, di mana negara bertujuan menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan, adalah konsep yang hendaknya menjadi pilihan bersama.

            Adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin yang menurut banyak ahli menjadi penentang serius dari konsep negara yang diajukan oleh Soepomo ini. Mereka berdua menuntut agar hak warga negara dijamin oleh Konstitusi. Hatta dan Yamin mengungkapkan kekhawatirannya akan konsep Soepomo, karena menurut mereka ide itu memberi celah bagi munculnya negara kekuasaan.Argumentasi Hatta dan Yamin ini akhirnya melahirkan “kompromi”yang hasilnya bisa kita simak dari pasal 28 UUD 1945. Isinya menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Kendati kadarnya masih minimal, kompromi itu menjadi pengakuan paling tua dari konstitusi Indonesia atas hak-hak warga negara.

Polemik Akademis Sampai Akhir Kekuasaan Orde Baru

Konsep negara integralistik mendapat kritikan tajam dari beberapa pakar hukum tata negara. Para pengkritik tersebut di antaranya adalah J. H. A. Logemann, Ismail Suny, Yusril Ihza Mahendra dan Marsilam Simanjuntak. Kritik-kritik mereka terutama berkisar pada pidato Soepomo di sidang BPUPKI. Para akademisi ini mengungkapkan bahwa konsep negara integralistik memang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada negara, khususnya kepala negara dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan Indonesia.

This entry was posted in Tatanegara. Bookmark the permalink.

Balas

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s